The Effect of Regional Own-source Revenue, Tax Revenue-sharing Fund, General Allocation Fund and Special Allocation Fund to the Human Development Index (Based on the Study of Provincial Government in Indonesia)
DOI:
https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.2792Abstract
The purpose of this study is to examine the effect of Regional Own-source Revenue, Tax Revenue-sharing Fund, General Allocation Fund and Special Allocation Fund to Human the Development Index (HDI). The HDI is used as a benchmark to assess the performance of provincial governments in terms of providing public services. Population in this research is all Provincial Government in Indonesia and the data used is Provincial Government financial data of 2013, 2014, and 2015, which were analyzed using multiple regression. The results of this study show that the Regional-own Source Revenue has a significant positive impact on the Human Development Index, while the Tax Revenue-sharing Funds, General Allocation Funds and Special Allocation Funds have significant negative impacts on the Human Development Index.
Keywords: Regional-own Source Revenue, Tax Revenue-sharing Funds, General Allocation Funds and Special Allocation Funds, Human Development Index
References
Adiputra, I Made P, Ni Kadek Desi D dan Dewa Kadek Darmada,”Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali)” SNA 2015, in press.
Amalia, F.R. dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja, “Pengaruh kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja terhadap indeks pembangunan manusia,” EJurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana,Vol. 3, No. 6, 2014, in press.
Anggraini, Tika dan Sutaryo, “Pengaruh rasio keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia pemerintah provinsi di Indonesia” Seminar Nasional Akuntansi, 2014, in press.
Ardiansyah, Vitalis Ari dan Widiyaningsih, “Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di provinsi jawa tengah,” Simposium Nasional Akunstansi 17,2014, in press.
Badan Pusat Statistik, “Indeks pembangunan manusia,” http://www.bps.go.id/ menutab.php?, 2014
Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi, “ Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal dan kualitas pembangunan manusia,” The 3
Dewi, P.A.K dan I Ketut Sutrisna, “Pengaruh kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Bali,” E- Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 4, No. 1, 2014, in press.
Evans, J., & Patton, J., 1987. Signaling and Monitoring in Public Sector Accounting. Journal of Accounting Research 25 (Supplement), 130–158.
Fadzil, F.H.,&Nyoto, H,“Fiscal decentralization after implementation of local government autonomy in Indonesia,” World Review of Business Research Vol 1 No, 2 pp 51-70. 2011, in press.
Jensen, M., dan Meckling, W, “Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure,” Journal of Financial Economics 3: 305-360,1976, in press.
Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin. “Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh”. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol. 1, No.1. hal. 15-29, 2012, in press.
Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta,1999.
Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” Jakarta.1999
Pemerintah Indonesia. “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”, Jakarta, 2004
Pemerintah Indonesia. “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,”Jakarta, 2004
Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati, “Pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap indeks pembangunan manusia dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening (studi empiris pada pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah),” ISSN, Volume 9, Nomor 1, 2012, in press.
Suprianto. “Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pada pemerintah provinsi Gorontalo”. Jurnal Universitas Negeri Gorontalo, 2013, in press.
Yusuf, Muri. “Metode penelitian: kuantitatif, kualitatif, penelitian gabungan,” Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
Zimmerman, J, “The municipal accounting maze: an analysis of political incentives, “ Journal of Accounting Research, 1977
Wandira, Arbie Agus. Pengaruh PAD, DAU, Dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. Accounting Analysis Journal, AAJ 2 (1), 2013. Pp 44-51.2013. Universitas Negeri Semarang, in press.
Wenny, Cherrya. “Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintahan kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan”. Jurnal Ilmiah STIE MDP. Vol. 2, No. 1, 2012, pp. 39-51, in press
Wulandari, Yolanda. 2014. Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Padang, 2014, in press
