Village Apparatus Competency Development Model Based on Government and Developmental Needs (Study in Labuan District and Muncang District)
DOI:
https://doi.org/10.18502/kss.v10i15.19209Keywords:
village apparatus, competence, village development indexAbstract
This research is qualitative and compares how the implementation of the village apparatus competency development model system is in accordance with the needs of government and development, and will use supporting data related to the assessment of the Village Development Index system issued by the Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration. There is a lack of discipline in reporting village development or village officials who have participated in and completed ASN development. So there is no data on the distribution of village apparatus competencies to be monitored or to organize knowledge sharing activities between village officials. Moreover, so far in Muncang District, there has been no data on village apparatus competency and only received it ready-made or instant. In Labuan District, the budget has not supported village apparatus development or has not been a priority. The village head of Labuan District considers sub-district revitalization to be an urgent matter in the Labuan District regional government program. So it is necessary to create a legal umbrella related to budget disbursement to monitoring activities in the regional government, especially sub-districts or villages.
References
[1] Atiningsih S. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol. 10, No. 1.
[2] Dessler G. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Empat Belas. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat; 2015.
[3] Hasibuan SP. Malayu, 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.
[4] Hasibuan MS. Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan Ke Tigabelas. Jakarta: Bumi Aksara; 2012.
[5] Indranika D, Puspita D, Faozanudin M. Kompetensi Perangkat Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Public Policy And Management Inquiry. 2020;4(1):72–87.
[6] Manalu M, Nasution H, Nasution I. Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Di Desa Aek Korsik. PERSPEKTIF. 2019;7(2):55–9.
[7] Miles MB, Michael Huberman A. 2005. Qualitative Data Analysis (terjemahan). Jakarta : UI Press
[8] Moeheriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
[9] Nurkhasanah I. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. 2019;53(9):1689–99.
[10] Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
[11] Peraturan Lembaga Administrasi Negara No 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
[12] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Unggul Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
[13] Rasman, 2018. “Kompetensi Aparatur Desa Di Wilayah Kecamatan Budong- Budong Kabupaten Mamuju Tengah.” Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 1,No.14
[14] Rivai V. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori Ke Praktik. Penerbit PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2006.
[15] Rodiyah I, Sukmana H, Choiriyah I. Pengembangan kapasitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Publisia. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. 2021;6(1):32–41.
[16] Suparyadi. 2015, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
[17] Tadanugi IN. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Jurnal Ilmiah Administratie. 2019;12(1):53–66.
[18] Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
[19] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[20] Undang Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
[21] Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Raja Grafindo Persada, Jakarta
[22] Widyatama, Novita L, Diarespati D. Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia. 2017;02(02):1–20.
[23] Widiawaty. 2019. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang
[24] Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 63 tahun. Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 2003.
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Ridwan Rajab, Budi Fernando Tumanggor, Porman Lumban Gaol
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
