Problems Associated with Granting Land Rights Owned by Local Government for Community Business Utilization
Abstract
With the granting of land lease rights owned by local governments for the use of community businesses, there are several problems that often occur. From the existence of these problems, it can become an obstacle in the implementation of the use of BMD in the form of a lease, which can be an obstacle to the source of Regional Original Income (PAD) which has the role and function of local governments in improving public services to the community. As well as these problems, often create new conflicts for parties who violate both the contents of the agreement and the laws and regulations. It is necessary to do further research, in order to minimize the problems and conflicts that often occur in society. Therefore, by using the empirical juridical research method, the author examines what are the problems that arise in the implementation of the Regional Property Rental Agreement in the form of agricultural land and how to resolve the problems that arise during the implementation of the Regional Property Rental Agreement in the form of agricultural land between the Government and the Second Party. This research method is accompanied by data collection consisting of observations, interviews, and data analysis. The results of this study indicate that the resolution of these problems is carried out with different settlement procedures. For the resolution of these problems, the legal aspect is something that needs to be considered because the consequences of this legal aspect have risks for those who perform an agreement.
Keywords: lease agreement, regional property, agricultural land
References
[1] Putri S, Meilani I. Role of Regional Financial & Assets Management Agency (BPKAD) in the Mediation Process of BPHTB & PPH. Sultan Agung Notary Law Rev. 2021 Aug;3(3):1127–34.
[2] Sofiandi A. Urgensi Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatam Barang Milik Daerah Pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengeloaan Barang Milik Daerah. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; 2017.
[3] Sondakh BY. “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan,” vol. 2, pp. 225–245, 2021.
[4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 2014, pp. 1–113.
[5] Permendagri, “Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,” no. July, pp. 1–23, 2016.
[6] Indonesia R. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indones. Nomor. 2020;142(040501):1– 66.
[7] SANI A. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada C.V. Mutiara Transportation Di Kota Tegal. 2005. pp. 1–71.
[8] Isdian Anggraeny SA. Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. Hukum. 2020;5(1):1–9.
[9] Sukananda S, Mudiparwanto WA. Akibat Hukum terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia. Justitia J. Huk. 2020;4(1):166–83.
[10] Soekanto S. Pengantar Penelitian Hukum / Soerjono SOekanto. UI-Press; 1986.
[11] Wawancara T. “Wawancara dengan Staff Subid Penggunausahaan Bidang Pemanfaatan Aset Daerah BKAD Kota Malang. 18 Januari 2021.”
[12] Purwadi A. Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah. Perspektif. 2013;18(2):86.
[13] Wawancara T. “Wawancara dengan Staff Subid Penggunausahaan Bidang Pemanfaatan Aset Daerah BKAD Kota Malang. 05 Maret 2021.,” Malang.
[14] Wawancara T. “Wawancara dengan Staff Subid Penggunausahaan Bidang Pemanfaatan Aset Daerah BKAD Kota Malang. 1 Februari 2021.,” Malang.
[15] Wawancara T. “Wawancara dengan Staff Subid Penggunausahaan Bidang Pemanfaatan Aset Daerah BKAD Kota Malang. 05 Maret 2021,” Malang.
[16] Wawancara T. “Wawancara dengan Staff Subid Penggunausahaan Bidang Pemanfaatan Aset Daerah BKAD Kota Malang. 1 Februari 2021.,” Malang, 2013.
[17] Wawancara T. “Wawancara dengan Staff Subid Penggunausahaan Bidang Pemanfaatan Aset Daerah BKAD Kota Malang. 05 Maret 2021,” Malang, 2021.
[18] W. D. R. Isdian Anggraeny, Tongat, “Urgensi Pelaksanaan Tahapan Persiapan Penyusunan Kontrak Oleh Pelaku Bisnis Dalam Mengkontruksi Hubungan Bisnis” Yurispruden, vol. Volume 3, no. 1, pp. 1–11.