Liability Limitation of PeduliLindungi Applications in the Convergence Dynamics of Telematics Law
Abstract
PeduliLindungi application, there is a clause limiting the liability by the electronic system operator, which in outline states that PeduliLindungi is not responsible for any losses that arise due to events and/or causes beyond the control and/or ability of the organizer or caused by any violation or unauthorized access to PeduliLindungi. This research aims to examine the clause on Limitation of Liability of Care for Protect Applications in the Convergence Dynamics of Telematics Law. The research approach method used in this research uses a statutory approach and a conceptual approach. The result is that the electronic system operator from the PeduliLindungi application is related to the liability limitation clause and is no longer based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Article 15 Paragraph (2). Normatively in the author’s understanding, the clause limiting the liability of this PeduliLindungi application is based on Article 15 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. So actually, there is nothing wrong with the clause limiting the liability of the PeduliLindungi Application if it refers to the principle of freedom of contract and as long as it can be legally proven that the problems that occur are part of the plain error or negligence of the user. However, in essence, the organizer of the electronic system of the PeduliLindungi application should not turn a blind eye to the possibilities that can become a problem and harm users in the operation of the electronic system that they run.
Keywords: limitation of liability, PeduliLindungi application, telematics law
References
[1] S. T. P. COVID-19, “Tanya Jawab | Covid19.go.id,” 2021.
[2] Novrina W. Resti, “Memahami Istilah Endemi, Epidemi, dan Pandemi,” ITJEN KEMENDIKBUD.
[3] PeduliLindungi. Tentang PeduliLindungi. Kementerian Kesehatan (RI); 2021.
[4] Ahsany F. “Ahsany Alamsyah Al-Fatih - Covid-19 Labor Rights Legal Protection Pandemic.” 20207(2): 100–115.
[5] Margarini E. “Masyarakat Perlu Tahu Manfaat Aplikasi PeduliLindungi,” Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, 2021.
[6] PeduliLindungi, “Syarat Penggunaan - PeduliLindungi,” 2022.
[7] Rosadi I. “PeduliLindungi Hindari Tanggung Jawab Keamanan Data - Suara Merdeka” 2021.
[8] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2010.
[9] Marzuki PM. “Penelitian Hukum : Edisi Revisi,” 2017. https://pustakampr. perpusnas.go.id/opac/detail-opac?id=13299 (accessed Apr. 26, 2022).
[10] Irwansyah, Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media; 2020.
[11] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia,” 2015.
[12] Pusparisa Y. Daftar Negara Pengguna Smartphone Terbanyak, Indonesia Urutan Berapa? | Databoks. Databooks; 2021.
[13] Budiono FL. “Persepsi dan Harapan Pengguna terhadap Kualitas Layanan Data pada Smartphone di Jakarta,” Bul. Pos dan Telekomun. 2015; 11(2):93. https://doi.org/10.17933/bpostel.2013.110201...
[14] U.S. Embassy & Consulates in Indonesia, “INDONESIA 2021 HUMAN RIGHTS REPORT,” 2021.
[15] Akraman R, Candiwan C, Priyadi Y. Pengukuran Kesadaran Keamanan Informasi Dan Privasi Pada Pengguna Smartphone Android Di Indonesia. J. Sist. Inf. Bisnis. 2018;8(2):115.
[16] Islami DC, Candiwan C. Kesadaran Keamanan Informasi pada Pegawai Bank x di Bandung Indonesia. J. INKOM. 2016;10(1):19.
[17] Amin M. “Pengukuran Tingkat Kesadaran Keamanan Informasi Menggunakan Multiple Criteria Decision Analysis (Mcda),” J. Penelit. dan Pengemb. Komun. dan. Inform (Champaign). 2014;5(1):15–24.
[18] Firmansyah MB. Manajemen Keamanan Informasi di Perpustakaan Menggunakan. Media Pustak. 2018;25(1):46–53.
[19] Lase SM, Adinda A, Yuliantika RD. Analisis Permasalahan Pada Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Perspektif Hukum Nasional. Padjadjaran Law Rev. 2021;9(1):1– 20.
[20] Sinaga NA. Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. J. Ilm. Huk. Dirgant. 2020;11(1):1–27.
[21] Tjoanda M, Hetharie Y, Pariela MV, Sopamena RF. Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit. Sasi. 2021;27(1):93.
[22] Kalia H. Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL). J. Ilmu Huk. Leg. Opin. 2013;1(4):1–9.
[23] Sengi E. “KONSEP CULPA DALAM PERKARA PIDANA SUATU ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 18/Pid.B/2017/PN.TOBELO,” Era Huk. -. J. Ilm. Ilmu Huk. 2019;17(2): https://doi.org/10.24912/erahukum.v17i2.5993.
[24] Widyantara IM. Kesengajaan dan Kealpaan (Suatu Tinjauan Dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Asing). J. KERTHA WICAKSANA. 2017;11(1):1–4.
[25] Hendrawati D. PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen). Masal. Huk. 2011;40(4):411–8.
[26] Lathif N. “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat” Pakuan Law Rev. 2017;3(1).
[27] Effendy M. Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014.