Personal Data Collection: Recent Developments in Indonesia

Abstract

This study explains the relevant regulations on sanctions against perpetrators of personal data collection in the Indonesia cyber world. This research is based on a normative juridical approach. The results of this study show that to create legal certainty, it is necessary to establish a law that regulates clearly or specifically, is organized and comprehensive in the protection of personal data, and resolves existing laws governing personal data in a clear mechanism and in coordination with law enforcement.


Keywords: cyber law, personal data, privacy data retrieval sanction

References
[1] Pembobolan rekening lewat setruk ATM disebut pakai data pemilih milik KPU.

[2] Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomer 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

[3] Widiyaningsih F. Mahasiswa jurusan siyasah jinayah UIN dengan skripsi yang berjudul. Tindak pidana pengaksesan sistem elektronik dalam UU no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (dalam prespektif Figh Jinayah).

[4] Devianti DN, Djatmika P, Sukarm. Implementasi yuridis penggunaan data pribadi orang lain untuk kepentingan pengguna jasa layanan pinjam meminjam berbasis fintech menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

[5] Rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.

[6] Widodo. Memerangi cyber crime (Karakteristik, motivasi, dan strategis penanganannya dalam prespektif kriminilogi). Yogjakarta: Aswaja Presindo; 2013.

[7] Available from: http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article= 971996&val=14963&title=ANALISA%20KASUS%20CYBERCRIME%20BIDANG% 20PERBANKAN%20BERUPA%20MODUS%20PENCURIAN%20DATA%20KARTU% 20KREDIT

[8] Amiruddin SH, Hum M, Asikin Z. Pengatar metode penelitian hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2016.

[9] Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan teknologi elektronik.