Implementation of Work From Home Policies During the Covid-19 Pandemic
Abstract
The spread of Covid-19 since the beginning of 2020 has resulted in changes in the work system of Indonesian civil servants from working in offices to working from home (WFH). The goal of this was to break the chain of the spread of Covid-19. This was stated in the policy issued by the Minister of PAN RB which regulated this new WFH system of civil servants and was in accordance with the President’s policies related to accelerating the handling of the spread of Covid-19. This policy did not however apply to the two highest levels of structural officials in government agencies so that government administration and services to the community were not disrupted. This paper examined the implementation of WFH for civil servants who work in specific regions. Data were collected through interviews with relevant officials in the field of civil service in the district of North Sumatra Province, Kulon Progo Regency as a representation of the regional government agencies of the Sumatra Island region, Java, and the State Civil Service Agency as a representation of the central government agencies domiciled in the capital. This research was conducted in early 2021 as a form of evaluation of WFH implementation. It was found that those who work in WFH cities felt they had fewer days off than those who did not.
Keywords: pandemic, Covid-19, new civil service work system, WFH, WFO, holidays
References
[1] Asgari H. On the impacts of telecommuting over daily activity/travel behavior: A comprehensive investigation through different telecommuting patterns. Florida: Florida International University; 2016.
[2] Ma’rifah D. Implementasi work from home: Kajian tentang dampak positif, negatif dan produktivitas pegawai. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. 2020;14(2).
[3] Mungkasa O. Bekerja jarak jauh (telecommuting): Konsep, penerapan dan pembelajaran. Bappenas Working Papers. 2020;3(1).
[4] Nurcahyono, Rosidi. Penerapan new normal (kenormalan baru). Dalam penanganan Covid-19 sebagai pandemi dalam hukum positif. NASPA Journal. 2020.
[5] Prasojo E. Opini normal baru birokrasi. Kompas; 2020 Jun 13. Available from: https://www.kompas.id/baca/opini/2020/06/13/normal-baru-birokrasi/
[6] VTR, RS. Empat aspek perlu diperhatikan dalam penerapan new normal. UII.ac.id; 2020 Jun 22. Available from: https://www.uii.ac.id/empat-aspek-perlu-diperhatikandalam-penerapan-new-normal/
[7] Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
[8] Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
[9] Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid19).
[10] Keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional.
[11] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
[12] Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.
[13] Surat edaran nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah.
[14] Surat Edaran Menteri PANRB nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan normal baru.
[15] Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019.