Community-Based Integrated Child Protection Policy during the Covid-19 Pandemic in Palangka Raya
Abstract
Child Protection is all activities to ensure and protect the children and their rights to live, grow, develop and participate optimally by human dignity, and protect from violence and discrimination, including the most vulnerable groups of violence. The Covid-19 pandemic provides an excellent opportunity for violent behavior against children. Local governments are obliged to guarantee the implementation of prevention of violence against children and support the national policy on prevention, which is implemented through Community-Based Integrated Child Protection. Community-Based Integrated Child Protection is a government program that empowers the community to play a role in the program, thereby being accepted by the community. This article also examines the factors that cause violence against children during the Covid-19 in Palangka Raya and efforts to prevent it. Parents ‘unpreparedness to adapt to changes in routine during the pandemic, changes in children’s learning schemes, and family economic pressure due to the pandemic further exacerbates parents’ psychology. Meanwhile, parents’ knowledge in childcare is relatively minimal- thus, the child is in a position prone to violence. Prevention efforts can be started by strengthening the role and function of the family, then strengthening the role of schools in providing understanding to parents about the importance of educating children without violence, and strengthening the role of religious institutions and community institutions at the local level to provide education on child protection. In addition, family economic empowerment is also important.
Keywords: Covid-19; parents’ knowledge; child protection
References
[1] Noviana IY. Perlindungan anak berbasis Komunitas; Sebuah pendekatan dengan mengarus utamakan hak anak. Jurnal Antropologi Universitas Gajah Mada. 2011;16:203-2012.
[2] Agustino L, Agustino L. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta; 2016.
[3] Arikunto S, Arikunto S. Manajemen penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta; 2003.
[4] Indonesia KP. Pedoman perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Jakarta; 2016.
[5] Kuntjojo. Metodologi penelitian. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri; 2009.
[6] Mulyadi D. Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. Bandung: Alfabeta; 2016.
[7] Purwanto EA, Sulistyastuti PD. Implementasi kebijakan publik konsep dan aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: gava Media; 2015.
[8] Raharjo STU. Penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat. Jurnal Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. 2016;06:1- 153.
[9] Faoziya MS. Peran keluarga sekolah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak di desa astanajapura kecamatan astanajapura kabupaten cirebon. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon. 2016;1-13.
[10] Subarsono. Analisis kebijakan publik konsep, teori dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2013.
[11] Sugiyono. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta; 2013.
[12] Keputusan presiden no. 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional.
[13] Peraturan pemerintah no. 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19).
[14] Peraturan daerah kota palangka raya nomor 17 tahun 2013 tentang perlindungan anak dalam rangka mewujudkan kota layak anak.
[15] Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan.
[16] Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
[17] Undang-Undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa.